RADIO LOMBOK FM,MATARAM — Kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membuka akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi alumni SMK menuai catatan kritis. Program yang ditujukan untuk mendorong kemandirian lulusan vokasi ini dinilai berpotensi tidak efektif jika tidak dibarengi dengan sistem pendampingan usaha yang kuat.
Pemerhati pendidikan dan pemberdayaan di NTB, Dr. Saharjo, S.H., M.Kn., M.H., menilai kebijakan tersebut masih menyisakan persoalan mendasar dalam desainnya. Ia menyebut program ini cenderung mendorong lulusan menjadi wirausaha secara prematur tanpa fondasi yang memadai.
“Memberikan akses kredit di awal tanpa memastikan kesiapan usaha justru berisiko. Tidak semua lulusan siap langsung menjadi pengusaha,” kata Saharjo, Selasa, 22 April 2026.
Saharjo dikenal sebagai Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) NTB, notaris aktif di Lombok, serta praktisi pendidikan melalui pengembangan Sekolah Abata Lombok. Ia juga memiliki latar belakang akademik di bidang hukum, dengan fokus pada hukum perbankan dan pembiayaan, yang membuatnya kerap menyoroti kebijakan ekonomi dari perspektif tata kelola risiko dan keberlanjutan.
Menurut dia, KUR pada dasarnya merupakan instrumen keuangan, bukan instrumen pemberdayaan. Karena itu, penggunaan KUR sebagai alat utama mendorong kewirausahaan dinilai tidak cukup jika tidak disertai ekosistem pembinaan yang terstruktur.
“Ini bukan sekadar soal akses modal, tetapi soal kesiapan sistem. Dalam praktik perbankan, kredit tanpa mitigasi risiko yang memadai berpotensi menimbulkan masalah baru,” ujarnya.
Ia mengingatkan, tanpa literasi bisnis, kemampuan manajemen, serta pendampingan berkelanjutan, banyak usaha berpotensi gagal di tahap awal. Kondisi ini tidak hanya merugikan alumni, tetapi juga berisiko meningkatkan kredit bermasalah di sektor perbankan.
“Ini bisa menjadi bumerang. Alih-alih memberdayakan, justru berpotensi melahirkan gelombang usaha yang tidak bertahan lama,” kata dia.
Saharjo juga menyoroti minimnya peran sekolah dalam skema tersebut. Saat ini, sekolah hanya berfungsi sebagai pemberi rekomendasi administratif. Padahal, menurut dia, lembaga pendidikan semestinya berperan sebagai inkubator bisnis yang membina alumni sejak tahap perintisan usaha.
“Sekolah harus naik kelas, tidak hanya meluluskan, tetapi juga membimbing alumni sampai usahanya benar-benar berjalan,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai program ini belum sepenuhnya berbasis kebutuhan pasar. Tanpa pemetaan sektor usaha yang potensial, dikhawatirkan akan muncul banyak usaha serupa yang justru saling bersaing di pasar yang terbatas.
Sebagai alternatif, Saharjo mengusulkan pendekatan bertahap yang dimulai dari pre-inkubasi di sekolah, dilanjutkan inkubasi dengan pendampingan intensif, sebelum akhirnya alumni diberikan akses pembiayaan melalui KUR.
“Modal seharusnya diberikan pada usaha yang sudah teruji, bukan pada ide yang belum matang,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang mulai mengarahkan lulusan vokasi untuk tidak hanya bergantung pada lapangan kerja formal. Namun ia menegaskan, keberhasilan program ini tidak diukur dari jumlah kredit yang tersalurkan, melainkan dari jumlah usaha yang mampu bertahan dan berkembang.
“Indikatornya sederhana: berapa banyak alumni yang usahanya hidup dan bisa merekrut tenaga kerja baru,” kata Saharjo.